Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang ketentuan jam kerja Instansi Pemerintah yang berlaku pada bulan Ramadhan, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto, mengatakan bahwa aturan masih mengacu pada  Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/16/M.PAN/10/2005 tentang Penetapan Jam Kerja PNS Pada Bulan Ramadhan.

  ^{Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto mengatakan, aparatur negara harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni bila proyek berakhir maka berakhir pula kegiatan, apapun hasilnya.}         

  ^{“Kegiatan yang berorientasi proyek ini harus diakhiri, tatkala kita ‘mewarisi’ hal baik yang perlu dikembangkan,” ujarnya dalam sambutannya pada acara pertemuan eksekutif Sekda dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten/Kota, di Jakarta, Selasa (27/7).}

  Karena itu, lanjut Tasdik,  Kementerian PAN dan RB mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk meneguhkan komitmen bersama, melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan partisipasi masyarakat.

  Terwujudnya Undang-Undang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP) diharapkan dapat mendorong  tata kelola pemerintahan yang baik, yakni meningkatkan kepercayaan (trust) di antara instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

  Demikian dikatakan Deputi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Herry Yana Sutisna dalam semiloka Uji Publik RUU PPAP di Yogyakarta, Kamis (29/7).

  Demikian dikatakan Menpan dan RB dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi, Senin, (26/8). Acara tersebut juga dihadiri pimpinan tiga instansi pilot project reformasi birokrasi, yakni Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.