Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI mengundang warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Ombudsman RI, Pendaftaran dimulai tanggal 19 Juli 2010 s.d. tanggal 6 Agustus 2010.

Sabtu, 31 Jul 2010


Pengaduan & Forum





	Belum terdaftar? Register

Menu

Pansel Ombudsman

Info Portal

Bantuan

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

NEWS

Evert Erenst Mangindaan Mengapa Semua Ingin Jadi PNS?

Senin, 26 Juli 2010 | (dibaca 222x)

Sebenarnya, seberapa besar persoalan birokrasi kita Pak. Apa bener neh, persoalan yang dihadapi kementerian Bapak itu menyimpan banyak persoalan yang tidak terselesaikan?...
[ Selengkapnya ]

TII: 92 Persen Laporan PPATK Diabaikan

Jum'at, 23 Juli 2010 | (dibaca 19x)

Rabu, 21 Juli 2010 TII: 92 Persen Laporan PPATK Diabaikan Kategori: Berita (20 kali dibaca) TII: 92 Persen Laporan PPATK Diabaikan TEMPO Interaktif, Jakarta - Hasil Analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (P...
[ Selengkapnya ]

Presiden Harapkan BPKP sebagai Quality Assurance

Jum'at, 23 Juli 2010 | (dibaca 15x)

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus memberikan arahan kepada Kepala BPKP, Mardiasmo di Istana Presiden, Senin siang tanggal 19 Juli 2010. Dalam arahannya, Presiden banyak menyoroti mengenai tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKP. Presiden berharap peran ...
[ Selengkapnya ]

Sikap BPK atas Penangkapan Auditor BPK oleh KPK

Jum'at, 23 Juli 2010 | (dibaca 59x)

Jakarta, Rabu (23 Juni 2010) - Mencermati informasi yang BPK dapatkan mengenai telah terjadinya penyimpangan oleh oknum pejabat struktural eselon III Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat berinisial Su, yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari Pejabat Pemkot Bekasi, Pimpinan BPK mengecam ...
[ Selengkapnya ]

Surat Edaran Menpan No. 5 tahun 2010

Rabu, 14 Juli 2010 | (dibaca 3774x)

Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah...
[ Selengkapnya ]

KPK dan Pemko Padang Sosialisasi Anti Korupsi, " Fauzi: Memberi dan Menerima Sama Saja"

Selasa, 13 Juli 2010 | (dibaca 45x)

Katakan tidak pada ‘sogok manyogok’! ...
[ Selengkapnya ]

KPK Siap Usut Menteri yang Korupsi

Selasa, 13 Juli 2010 | (dibaca 47x)

SIAGA-KPK: Banyaknya kasus korupsi melanda negeri ini, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja keras....
[ Selengkapnya ]

Pengumuman

1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Ombudsman RI [ Selengkapnya ] Formulir pendaftaran (data riwayat hidup) dan surat pernyataan dapat di unduh di halaman ini pada bagian bawah.

POLLING

	Buku Tamu
Sampaikan, Pesan, Saran dan Keluhan Anda
Kami masuk dalam SE menpan no 05 th 2010 karena masa kerja kami 1th sebelum 2005. dan kami sudah masuk Data Asli BKD 2005.Pengertian aktif terus menerus bagaimana? jika nanti ada kepala sekolah kami di instansi pemerintah (sekolah A)tidak memberi Sk terakhir kepada kami? bagaiamana tindakan menpan dengan hal ini? juga ada yang sudah pindah di sekolah negeri/ pemerintah yang lain(sekolah B) walau masih Aktif karena tidak diberi jam mengajar atau tergeser PNS umum.walaupun kami sudah memohon agar tidak ada CPNS umum di Kependidikan sebelum kami Di PNS.mohon ada dispensasi masalah Aktif terus menerus. juga ada dispensasi tentang jurusan karena kami sudah SI+ Akta IV. Mohon data yang dipakai adalah data Asli BKD 2005, yang jelas didata TH 2005. dan tidak ada penambahan data. Setidaknya menghindari data Adpal. Agar Data Asli BKD 2005 tersebut diprioritaskan.Terimakasih atas perhatiannya. Surat Edaran tentang tenaga Honorer Di Dispenda Tk I Sumsel ,sewaktu diteruskan ke kabupaten ada kata tambahan sbb : Diangkat oleh pejabat yang berwenang ;(Dispenda Propinsi Sumsel).Bagaimana tentang SK honor kami Sejak Tahun 1999 yang ditandatangi oleh kepala cabang KUPTD Dispenda Kab.Muara Enim.Akibat kata kata dalam Kurung tresebut diatas terhambat. Saya berharap bukan hanya MENPAN yang membaca jeritan/keluhan para honorer yang kecewa dengan SE 2010..yang tidak mengakomodir honorer yang kurang 1 tahun pada 31 des 2005..Pak Priseden RI Susilo Bambang Yudoyono.tolong kami,anak dan istri kami sangat berharap.... yth bapak MENPAN...kami tenaga honor APBD th 2007,kami sudah mengabdi 3th lebih..kami berada d daerah perbatasan,banyak keterbatasan kami,salah satunya gaji kami keluar 3bulan sekali,kapan nasib kami dperhatikan,trimakasih Pak Menpan yth...Honorer yang belum masuk database..honorer yang kurang 1 tahun per 31 des 2005....jadi tolong dibijaksanai SE bapak yang mengecewakan banyak honorer.... buatnya Pak Sekjen depkeu Yth. Pak sekjen kami tenaga honorer depkeu hanya ingin minta keadilan,bukan buat alasan kemarin bilang via humas depkeu "gak ada pengangkatan didepkeu" dan mempermasalahkan PP antara kata "AGAR" dan DAPAT" tapi buktinya di TABEL BKN depkeu telah mengangkat honorer...siapakh honorer itu...???? Kepada YTH. Kepada Bapak Menpan Kami tenaga honorer depkeu sampai akhir juli ini blum ada pendataan ulang sesuai dgn se-05 thn 2010, gmana nasib kami mohon solusinya.. pa,tolong nasib kami,beri kami keadilan.. lindungi nasib kami. saat PP no 48 dikeluarkan KAMI SUDAH ADA.tapi kenapa harus yang mengabdi 1 tahun yang diangkat, apa bedanya dengan kami?? kami tidak menyalahi aturan, kami sah diangkat PEMDA gaji kami didanai APBD. sekarang dengan SE MENPAN no.5 tahun 2010, tolong permudah kami... PAK MULIA P NASUTION....JANGAN MENGHAMBAT ...HONORER DEPKEU..BILA UU SDAH MEMBERIKAN HAKNYA...KJEPADA HONORER DEPKEU.SEBAGAI ORANG YG BERAGAMA DAN NAMA ANDA MULIA BERTINDAKLAH ADIL DAN BIJAKSANA...BAHAGIAKANLAH ...ORANG YG SDH MEMPUNYAI HAKNYA.... Surat Edaran Menpan sama saja dengan PP 48/43 bedanya cuma APBN dan NON APBN, bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang pengangkatanya diatas tahun 2005, Tolonglah pak nasib kami diperhatikan, walau bagaimana pun kami adalah tenaga honorer yg mengabdi pada pemerintah jadi jangan dibeda-bedakan. terima kasih.

	SISKORMONEV

	BERANTAS KORUPSI

User Online


	47 3.235.719

Link Terkait


dibawah ini adalah link terkait dari siskormonev, dikategorikan sebagai berikut :
	Umum
	Portal
	Web Admin
	Organisasi Anti Korupsi Nasional
	Organisasi Anti Korupsi Internasional
	Paguyuban

Website Resmi Pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004 @ Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara